NU, NKRI dan Khilafah

KH Mutawakkil ‘Alallah — kebetulan nama beliau sama dengan salah satu gelar seorang Khalifah Bani Abasiyah — Ketua PW NU Jatim menegaskan, bahwa siapapun dan apapun ormasnya yang mengganggu asas Pancasila dan keutuhan NKRI, maka akan berhadapan dengan NU.

Pernyataan keras ini disampaikan sebagaimana dinukileramuslim dari situs on-line NU oleh Kyai tersebut pada acara Harlah NU di Jombang. Ia juga dengan tegas meminta Negara bertindak tegas kepada pengusung ide Khilafah. Peryataan ini tentu mengandung ironi di tengah gagasan penegakan Khilafah yang semakin kuat mendapatkan sambutan hangat dari seluruh komponen ummat – tentu termasuk ummat Nahdliyin.

Bahkan SETARA Institute – sebuah LSM Liberal — dibuat kaget oleh hasil surveynya sendiri di akhir tahun 2010 ini, bahwa ternyata gagasan Khilafah yang semula asing itu sudah didukung oleh 34,6 % responden. Pernyataan di atas juga tak perlu direaksi secara emosional oleh para pejuang Khilafah, namun cukup ditanggapi secara arif dan argumentative berkepala dingin. Malah sebaiknya menurut kata hikmah Imam Syafii rahimahullah, FA KHOIRU MIN IJABATIHI AS SUKUUT, jawabnya lebih baik diam.

Sebagai respon atas kegelisahan Struktur Nahdliyin (karena tidak semua Nahdliyin menolak Khilafah), maka berbagai fakta empiris historis dan sejumlah narasi normative dari sumber turats Islam klasik serta kuatnya opini syariah dan khilafah di tengah ummat, dapat kiranya dijadikan bahan masukan para pihak penolak Khilafah. Dengan ini mudah-mudahan mampu memberikan bayan (klarifikasi) atas kesalahfaman mereka kepada gagasan tersebut, yang kesemuanya akan diurai secara ringkas di bawah ini.

Waduh, NU Jatim Minta Pemerintah Bubarkan Ormas Penganjur Khilafah

Ketua PWNU Jawa Timur KH Mutawakkil Alallah meminta pemerintah bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak berasas Pancasila. Kalau perlu dibubarkan, karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini disampaikan ketua PW NU saat hadir dalam Harlah NU ke 85 yang digelar PC NU Jombang di GOR Merdeka Jombang, Ahad (10/7) yang juga dihadiri ketua PBNU H Saifullah Yusuf yang juga wakil Gubernur Jawa Timur.

Dikatakan Mutawakkil, sekarang ini marak bemunculan ormas yang terang-terangan mengajarkan khilafah dan tidak mengakui adanya asas Pancasila. ”Mereka menginginkan NKRI diganti khilafah, jika Indonesia ingin makmur,” ujarnya dihadapan ribuan jamaah.

Film Tanda Tanya, Diprotes Banser NU & Dikecam MUI

Film “Tanda Tanya” karya sutradara Hanung Bramantyo mulai diputar di sejumlah bioskop di Indonesia, Kamis (7/4). Namun, film yang mengangkat sisi kehidupan umat beragama di Indonesia itu menuai protes Banser NU dan MUI.

Banser Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya mengecam penayangan film berjudul Tanda Tanya karena dinilai mendiskreditkan sosok Banser.

Sekretaris Satkorcab Banser Kota Surabaya, M Hasyim As’ari, Rabu, mengatakan, protes tersebut dilakukan karena dalam film tersebut Hanung menukil peran Soleh sebagai sosok Banser dengan beragam perannya sesuai fakta di masyarakat.

Dalam film tersebut, Banser versi Hanung digambarkan sebagai sosok yang mudah cemburu dan dangkal pengetahuannya.

Menurut dia, pihaknya sangat menyayangkan langkah Hanung yang tertutup dalam menggarap film dengan bahan mengambil kelompok-kelompok tertentu.

”Mestinya, Hanung konfirmasi kepada tokoh-tokoh Banser sebelum membuat skenario sehingga tidak membuat ketersinggungan. Hanung sutradara top, namun pengetahuannya soal NU, terutama Banser, saya nilai nol besar. Terbukti sosok Banser yang dimunculkan sebagai tokoh sentral dalam filmnya justru mendiskreditkan Banser,” katanya.

Banser NU mengatakan tidak semua yang dituangkan Hanung benar adanya. ”Saya yakin masyarakat sudah paham, siapa Hanung sebenarnya, bahkan dalam film Sang Pencerah yang mengusung tokoh Muhammadiyah dia juga berusaha memunculkan orang NU di dalamnya, meski lagi-lagi tidak sesuai kepribadian orang Nahdliyin, itulah Hanung,” katanya.